ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOSEN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Jilly Lumintang, Henry Tamboto, Michael Miran

Abstract


Penelitian ini bertujuan mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif. Sampel ditentukan dengan snowball sampling technique. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang ada. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebagian besar telah sesuai dengan PER-16/PJ/2016, (2) penyetoran PPh 21 sudah sesuai dengan peraturan, (3) pelaporan PPh Pasal 21 belum sepenuhnya sesuai karena hanya menerbitkan bukti potong 1721-A2 dan tidak menerbitkan bukti potong final, ini mengacu pada PP No.80 Tahun 2010 dan PMK 101/PMK.05/2010.

 

Kata Kunci: Pemotongan, Penyotoran, Pelaporan Pajak


References


Direktorat Jendral Pajak. Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak. https://www.pajak.go.id. diakses tanggal 5 November 2019. 09:26.

Online Pajak. 2018. E-Filing PPh 21/PPh 26 Kini Diwajibkan. https://www.online-pajak.com. diakses tanggal 5 November 2019. 09:43.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.